Hallo sahabat desa...
Jika sahabat desa ingin bergabung dan berkontribusi untuk membantu pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat desa terutama pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Ayo bergabung bersama YBM PLN sebagai pendamping desa. YBM (Yayasan Baitul Mal) PLN adalah Lembaga Zakat berbasis korporat yang dahulu bernama LAZIS PLN berdiri pada tahun 2016
Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa dan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
Fasilitasi Desa - Proses perumusan usulan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa oleh Panitia Kerja Penyusunan Rancangan Undang-Undang Desa di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat tuntas dalam waktu dua minggu. Panja Penyusunan RUU Desa menyepakati 19 poin perubahan, di antaranya terkait penambahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun jadi sembilan tahun, paling banyak dua kali masa jabatan, berturut-turut atau tidak berturut-turut.
Nah, teman - teman Fasilitasi Desa mari kita intip 19 poin perubahan pada RUU Desa tersebut
Baca juga : dana desa 5 miliar.
Pertama adalah penyisipan dua pasal di antara Pasal 5 dan 6, tentang pengaturan hak desa atas dana konservasi, dana rehabilitasi, dan pengembangan atau pemanfaatan suaka oleh desa.
Fasilitasi Desa - Wakil Ketua Dewan Perwakilam Rakyat (DPR) Republik Indonesoa (RI) Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin) mengusulkan anggaran Dana Desa ditambah menjadi Rp 5 miliar per tahun. Usulan tersebut guna mengoptimalkan strategi pembangunan nasional yang dimulai dari bawah ke atas (bottom-up) seperti yang ia serukan.
Perlu diketahui, strategi pembangunan nasional yang diterapkan selama ini selalu dimulai dari atas atau top-down, dengan anggaran Dana Desa senilai Rp 1 miliar per tahun.
Apakah Anda berminat menjadi kandidat peserta pemilihan kepala dasa (Pilkades)? dan Apakah anda punya Misi dan Visi membangun desa? Ada baiknya kamu menyimak tips berikut untuk bisa memenangkan perhelatan pemilihan kepala desa. Setidaknya, ada beberapa hal yang disarankan untuk anda sebagai calon kepala desa untuk memenangkan Pilkades.
Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. baca juga mengelola desa Kemudian, Desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
Pada pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) nomor 7 tahun 2021 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 menyebutkan penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan. Kemudian, pada Perpres nomor 104 tahun 2021 pasal 5 ayat (4) huruf b menyatakan bahwa 20% dana desa digunakan untuk program ketahanan pangan dan hewani.
Dana Desa sudah memasuki tahun ke 7, semenjak Pemerintah menggulirkannya tahun 2015 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan pemerintah menggulirkan Dana Desa diantaranya adalah untuk memajukan perekonomian masyarakat yang ada di desa.
Namun masih ada pemerintah desa yang belum mampu mengelola dana desa dengan cermat sehingga bermanfaat masyarakat desa. Untuk itu pemerintah desa yang belum mampu dapat belajar dari desa yang telah berhasil memberdayakan atau mengelola dana desa yang dikucurkan pemerintah. Bagaimana agar desa dapat mengelola dana desa dengan cermat?
Jika masih bingung mencari informasi seputar desa wisata yang akan dikunjungi, aplikasi Desa Wisata Nusantara yang dikelola Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bisa jadi salah satu pilihan. Aplikasi desa wisata bisa diakses gratis oleh pengguna dengan mengunduhnya.
KEPALA DESA……(Nama Desa)..
RANCANGAN PERATURAN DESA ……(Nama Desa)..
NOMOR …………….. TAHUN …………
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA.....(NAMA BUM
DESA)...
Fasilitasidesa - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingga, dan Transmigrasi telah mengeluarkan Permendesa Nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Permendes ini diturunkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 12 ayat (3), Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 72 ayat (4) PP Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes.
 |
| Daily Report Pendamping Desa |
Fasilitasidesa - Pemutakhiran data berbasis SDGs Desa adalah pemutakhiran data IDM yang lebih detil lagi, lebih mikro, sehingga bisa memberikan informasi lebih banyak. Sebagai proses perbaikan, ada pendalaman data-data pada level RT, keluarga, dan warga.