Kegiatan Program Ketahanan Pangan Desa Tahun 2022

Pada pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) nomor 7 tahun 2021 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 menyebutkan penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan. Kemudian, pada Perpres nomor 104 tahun 2021 pasal 5 ayat  (4) huruf b menyatakan bahwa 20% dana desa digunakan untuk program ketahanan pangan dan hewani.

Tips Jitu Mengelola Dana Desa

Dana Desa sudah memasuki tahun ke 7, semenjak Pemerintah menggulirkannya tahun 2015 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan pemerintah menggulirkan Dana Desa diantaranya adalah untuk memajukan perekonomian masyarakat yang ada di desa.

Namun masih ada pemerintah desa yang belum mampu mengelola dana desa dengan cermat sehingga bermanfaat masyarakat desa. Untuk itu pemerintah desa yang belum mampu dapat belajar dari desa yang telah berhasil memberdayakan atau mengelola dana desa yang dikucurkan pemerintah. Bagaimana agar desa dapat mengelola dana desa dengan cermat?

APLIKASI DESA WISATA NUSANTARA

Fasilitasidesa - Berlibur diakhir pekan adalah waktu yang tepat untuk berkunjung ke destinasi desa wisata. Desa Wisata bisa menjadi salah satu pilihan untuk lebih mengenali daerah yang akan dikunjungi.

Jika masih bingung mencari informasi seputar desa wisata yang akan dikunjungi, aplikasi Desa Wisata Nusantara yang dikelola Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bisa jadi salah satu pilihan. Aplikasi desa wisata bisa diakses gratis oleh pengguna dengan mengunduhnya.

PERMENDES NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG UPK Eks PNPM Mandiri Menjadi BUMDEsa Bersama

PERATURAN MENTERI

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;

LAMPIRAN PERMENDESA PDTT NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022

PEDOMAN UMUM

PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

    Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa.

    Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional antara lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting,  Desa  inklusif, dan mitigasi dan penanganan bencana.