RAB COVID-19 dalam APBDes Perubahan Tahun 2020

Fasilitasidesa - Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Pencegahan dan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, tetapi juga Pemerintah Desa. Karena itu tulisan ini secara khusus akan mencoba menjawab dan membantu Sobat Desa yang berencana menyusun RAB COVID-19 Tahun 2020 sebagai bagian dari DPPA APBDes Perubahan.

Artikel ini tidak hanya berisi contoh RAB Corona saja, tetapi juga memuat analisa sederhana Kami terkait bagaimana menjawab kontroversi penempatan pos belanja bidang sub bidang, kegiatan maupun jenis belanja ini dalam struktur perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes Perubahan).

SURAT EDARAN NOMOR 8 TAHUN 2020

Fasilitasidesa - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Maksud dan tujuan surat edaran ini untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan menggunakan Dana Desa.

Berikut petikan surat edaran KemendesPDTT nomor 8 tahun 2020

PERMENDESPDTT Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa

Fasilitasidesa - Kementrian Desa PDTT RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. 

Pedoman umum Pendampingan Masyarakat Desa ini, bertujuan sebagai acuan dalam melaksanakan Pendampingan Masyarakat Desa bagi Kementerian/lembaga, Tenaga Pendamping Profesional (PLD,PD/TI,TAPM) KPMD, dan Pihak Ketiga

Selengkapnya ini dia link PermendesPDTT Nomor 18 Tahun 2019 Klik Disini

PERMENDESPDTT Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Fasilitasidesa - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

PMK No. 205 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Fasilitasidesa -  Kementerian Keuangan resmi merevisi ketentuan terkait pengelolaan dana desa untuk tahun 2020 dengan merilis Peraturan Menteri Keuangan No. 205 tahun 2019.